Anggota Komisi V DPR RI Hamka B Kady mendorong pemerintah mempercepat pembenahan transportasi publik sebagai langkah strategis menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) di tengah upaya menjaga stabilitas ekonomi.
Hamka mengapresiasi keputusan pemerintah yang tidak menaikkan harga BBM per 1 April 2026, karena dinilai membantu menjaga daya beli masyarakat.
"Keputusan pemerintah untuk tidak menaikkan harga BBM patut diapresiasi karena dapat membantu menjaga daya beli masyarakat," ujarnya dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.
Namun, ia mengatakan pengendalian konsumsi BBM tidak cukup hanya melalui kebijakan harga, melainkan harus diiringi perbaikan sistem transportasi publik secara menyeluruh.
"Kalau kita ingin menekan konsumsi BBM, maka transportasi publik harus dibenahi secara serius. Masyarakat perlu diberikan alternatif yang layak selain kendaraan pribadi," ujarnya.
Menurut dia, tingginya konsumsi BBM saat ini tidak lepas dari dominasi penggunaan kendaraan pribadi, yang dipicu keterbatasan layanan transportasi umum dari sisi kenyamanan, keamanan, dan ketepatan waktu.
Oleh karena itu, Hamka mendorong Kementerian Perhubungan Republik Indonesia melakukan evaluasi dan perbaikan komprehensif, tidak hanya pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga peningkatan kualitas layanan dan tata kelola.
"Kementerian Perhubungan harus memastikan bahwa transportasi publik tidak hanya tersedia, tetapi juga nyaman, aman, dan tepat waktu," katanya.
Ia juga menekankan pentingnya pengembangan sistem transportasi massal yang terintegrasi antarmoda guna meningkatkan efisiensi mobilitas masyarakat.
"Integrasi antarmoda itu penting. Kalau sistemnya terhubung dengan baik, masyarakat akan lebih tertarik menggunakan transportasi publik," jelasnya.
Selain integrasi, peningkatan kualitas layanan dinilai menjadi faktor utama dalam membangun kepercayaan publik terhadap transportasi umum.
"Kalau transportasi publik sudah baik, masyarakat pasti akan beralih dengan sendirinya," tambahnya.
Hamka menambahkan upaya menekan konsumsi BBM juga harus diiringi perubahan pola mobilitas masyarakat, yang didukung sistem transportasi publik yang efisien dan responsif terhadap kebutuhan pengguna.
Ia juga menambahkan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci agar pengelolaan transportasi publik dapat berjalan efektif dan berkelanjutan.
Dengan langkah tersebut, selain menekan konsumsi BBM, perbaikan transportasi publik juga diharapkan mampu mengurangi kemacetan serta dampak lingkungan, sekaligus mendorong sistem transportasi yang lebih efisien pada masa depan.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar