RI tegaskan BoP harus selaras dengan DK PBB demi perdamaian Palestina

 Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Sugiono menegaskan bahwa misi apapun yang dikerjakan Dewan Perdamaian (Board of Peace/BoP) harus selalu beriringan dengan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) dalam mewujudkan perdamaian di Palestina.

Ia mengatakan bahwa DK PBB dan Dewan Perdamaian memiliki mandat dan jalur yang saling melengkapi dalam mendorong perdamaian di Jalur Gaza, sehingga kedua entitas tersebut tak boleh berjalan berlawanan arah.

"Pendekatan Board of Peace yang tidak sejalan dengan PBB justru akan melemahkan kredibilitas dan pengaruh dari dewan itu sendiri,” kata Sugiono dalam pertemuan DK PBB di Amerika Serikat, Rabu (18/2) waktu setempat.

Sebagaimana keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis, Menlu RI menyebut bahwa hal tersebut akan menjadi pesan utama yang hendak disampaikan Indonesia dalam pertemuan perdana negara-negara anggota Dewan Perdamaian di Washington DC, Kamis waktu setempat.

Ia menjelaskan bahwa Dewan Perdamaian harus saling beriringan dengan PBB karena badan tersebut dibentuk berdasarkan mandat Resolusi DK PBB 2803 tahun 2025, yang mengamanatkan pendirian Dewan Perdamaian berikut pasukan stabilisasi untuk Gaza atau International Stabilization Force (ISF).

Dengan demikian, Indonesia menegaskan bahwa keanggotaannya di Dewan Perdamaian akan dilaksanakan berlandaskan piagam PBB serta prinsip-prinsip multilateralisme.

Lebih lanjut, Sugiono menyampaikan bahwa melalui Dewan Perdamaian, Indonesia, bersama delapan negara dengan penduduk mayoritas Muslim lainnya yang tergabung di organisasi tersebut, berkomitmen menjaga integritas kerangka kerja perdamaian saat ini.

"Semoga Board of Peace bertindak sesuai prinsip persatuan dan penyelesaian konflik, bukan sekadar mengelola krisis yang tengah berlangsung, tetapi juga memastikan terpenuhinya hak dan keadilan bagi masyarakat Palestina,” kata dia.

Sebagai anggota Dewan Perdamaian, Indonesia senantiasa berkomitmen mendorong penyelesaian konflik Palestina secara adil, komprehensif, dan berkelanjutan sesuai dengan kerangka yang disepakati komunitas internasional.

Presiden RI Prabowo Subianto akan menghadiri pertemuan kepala negara anggota Dewan Perdamaian di Washington DC pada Kamis waktu setempat, yang menjadi pertemuan perdana organisasi tersebut sejak Piagam Dewan Perdamaian ditandatangani di Davos, Swiss, pada 22 Januari 2026.