Sebut Gustavo Petro 'Pemimpin Narkoba', Donald Trump Ancam Intervensi Langsung ke Kolombia

 Amerika Serikat akan memangkas bantuan untuk Kolombia karena Presiden Gustavo Petro, dinilai tidak berupaya menghentikan produksi narkoba.

Pernyataan tersebut disampaikan Oleh Presiden Donald Trump pada Ahad (19/10/2025). Sikap ini semakin memperburuk ketegangan antara Washington dan salah satu sekutu terdekatnya di Amerika Latin.

Dalam unggahan di media sosial, Trump menyebut Petro sebagai 'pemimpin narkoba ilegal' yang “berperingkat rendah dan sangat tidak populer.

Presiden dari Partai Republik itu memperingatkan bahwa Petro sebaiknya menutup operasi narkoba atau Amerika Serikat yang akan menutup dengan cara yang tidak baik.

Beberapa jam kemudian, Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth mengumumkan serangan terbaru terhadap kapal yang diduga membawa “sejumlah besar narkotika.

Ia mengatakan kapal itu terkait dengan kelompok pemberontak Kolombia, Tentara Pembebasan Nasional (ELN), yang berkonflik dengan pemerintahan Petro.

Hegseth tidak memberikan bukti atas klaimnya, tetapi membagikan cuplikan video singkat yang menunjukkan kapal terbakar setelah ledakan pada Jumat.

Petro menolak tuduhan tersebut dan membela upayanya memerangi narkotika di Kolombia, negara pengekspor kokain terbesar di dunia. “Berupaya mempromosikan perdamaian di Kolombia bukan berarti menjadi pengedar narkoba,” tulis Petro di akun sosial medianya.

Ia menuduh Trump telah disesatkan oleh para penasihatnya, menyebut dirinya sebagai musuh utama narkoba di negaranya, dan mengatakan Trump bersikap kasar dan tidak tahu hormat terhadap Kolombia.

Kementerian Luar Negeri Kolombia menyebut pernyataan Trump sebagai ancaman langsung terhadap kedaulatan nasional dengan mengusulkan intervensi ilegal di wilayah Kolombia.

Menteri Pertahanan Pedro Sánchez mengatakan kepada wartawan bahwa negaranya telah menggunakan seluruh kemampuannya dan bahkan kehilangan banyak pria dan wanita dalam memerangi perdagangan narkoba.

Serangan terbaru Trump terhadap Petro bisa memperburuk ketegangan di Amerika Latin. Sebelumnya, AS juga telah meningkatkan tekanan terhadap Venezuela dan pemimpinnya, Nicolás Maduro.

AS telah mengerahkan berupa kapal perang, jet tempur, dan drone untuk melawan kartel narkoba. Trump juga mengizinkan operasi rahasia di wilayah Venezuela.

Berbeda dengan Venezuela, Kolombia merupakan sekutu lama AS dan penerima bantuan terbesar di kawasan tersebut.

Namun, penanaman coca mencapai rekor tertinggi tahun lalu menurut PBB, dan telah terjadi lagi kekerasan di pedesaan setelah bertahun-tahun pemerintah memerangi pemberontak sebelum mencapai kesepakatan damai satu dekade lalu.

Pada September, pemerintahan Trump menuduh Kolombia gagal bekerja sama dalam perang melawan narkoba. Saat itu Washington masih memberikan pengecualian sanksi yang mencegah pemotongan bantuan.

Kolombia menerima sekitar 230 juta dolar AS dalam tahun anggaran AS yang berakhir pada 30 September. Anggaran tersebut turun dari beberapa tahun sebelumnya yang mencapai lebih dari 700 juta dolar AS menurut data pemerintah AS.

Petro, presiden sayap kiri pertama Kolombia, berulang kali berseteru dengan Trump tahun ini. Petro sempat menolak penerbangan militer AS yang membawa migran deportasi, yang membuat Trump mengancam akan memberlakukan tarif.

Departemen Luar Negeri AS sempat berencana mencabut visa Petro karena ia meminta tentara AS menolak perintah Trump saat menghadiri Sidang Umum PBB di New York.

Petro dan Trump juga berselisih soal serangan AS terhadap kapal di Karibia. Petro menuduh pemerintah AS melakukan pembunuhan pada serangan 16 September yang menurutnya menewaskan seorang warga Kolombia bernama Alejandro Carranza.

Petro mengatakan Carranza adalah seorang nelayan yang tidak terlibat dalam perdagangan narkoba, dan kapalnya sedang rusak saat diserang.

“Amerika Serikat telah menyerang wilayah nasional kami, menembakkan rudal untuk membunuh seorang nelayan, menghancurkan keluarganya, dan anak-anaknya. Ini adalah tanah air Bolívar, dan mereka membunuh anak-anaknya dengan bom,” tulis Petro di media sosial.

Ia mengatakan telah meminta kantor kejaksaan negaranya untuk memulai proses hukum secara internasional dan di pengadilan AS.

Gedung Putih dan Pentagon belum menanggapi permintaan komentar atas tuduhan Petro tersebut. Meski mengkritik AS, pemerintah Petro tetap berencana menuntut warga Kolombia yang selamat dari serangan AS terhadap kapal selam yang diduga membawa narkoba.

Bantahan Hegseht

Kelompok ELN, yang disebut Hegseth sebagai target serangan Jumat, telah lama membantah keterlibatan dalam perdagangan narkoba dan bersedia diaudit oleh komisi internasional. Kelompok itu tidak menanggapi pengumuman Hegseth.

Pihak berwenang Kolombia secara rutin melaporkan pembongkaran laboratorium kokain dan penyitaan narkoba yang diyakini milik para gerilyawan.

Sejak awal September, sudah ada tujuh serangan AS di kawasan tersebut yang diklaim menargetkan pengedar narkoba. Setidaknya ada 32 orang tewas.

Trump pada Ahad mengatakan bahwa Petro memiliki “mulut lancang terhadap Amerika.”

Ia mengeluh bahwa penyelundupan narkoba masih terus terjadi meskipun AS telah memberikan pembayaran dan subsidi besar-besaran yang tidak lebih dari penipuan jangka panjang terhadap Amerika.

“MULAI HARI INI, PEMBAYARAN ATAU BENTUK BANTUAN APA PUN TIDAK AKAN LAGI DIBERIKAN KEPADA KOLOMBIA,” tambahnya.

Elizabeth Dickinson, analis senior International Crisis Group untuk wilayah Andes, mengatakan bahwa langkah AS menjauh dari sekutu militernya yang paling kuat di Amerika Latin sangat membingungkan dan tidak bijak. Ia menilai hal itu terjadi saat ketegangan antara Washington dan Venezuela sedang memuncak.

Ia mengatakan hubungan antara Washington dan Bogotá selama ini dianggap sebagai hubungan mendasar. Tetapi kini kebijakan tersebut diabaikan begitu saja dan dapat menimbulkan dampak yang sangat berbahaya.

Kolombia sudah kehilangan sebagian besar pendanaan AS ketika Trump memangkas anggaran Badan Pembangunan Internasional AS (USAID) awal tahun ini. Pemotongan lebih lanjut dapat memengaruhi kerja sama militer dan melemahkan upaya melawan kelompok pemberontak.

“Jika bantuan itu dipangkas, kita akan melihat hilangnya kemampuan strategis bagi militer dan kepolisian Kolombia, tepat pada saat mereka menghadapi krisis keamanan terbesar dalam lebih dari satu dekade,” ujarnya Dickinson.